NhatXu – Perdana Menteri Inggris yang baru, Andy Burnham, menyetujui penggunaan pangkalan militer Inggris oleh Amerika Serikat dalam operasi yang disebut sebagai serangan defensif terhadap Iran. Keputusan tersebut melanjutkan kebijakan pemerintahan sebelumnya yang dipimpin Keir Starmer di tengah meningkatnya konflik antara Amerika Serikat dan Iran.
Persetujuan itu diberikan setelah Burnham menerima penjelasan mengenai hasil pembahasan para menteri dan pejabat senior Inggris. Kebijakan tersebut memungkinkan militer Amerika Serikat tetap menggunakan fasilitas militer Inggris untuk mendukung operasi yang dianggap bersifat defensif.
“Baca Juga: Uni Eropa Jatuhkan Denda Rp 17,95 Triliun ke Google”
Langkah Burnham menjadi salah satu keputusan awal pemerintahannya di bidang keamanan dan pertahanan. Kebijakan itu juga menandai kesinambungan pendekatan Inggris terhadap kerja sama militer dengan Amerika Serikat dalam menghadapi situasi yang berkembang di Timur Tengah.
Pemerintah Inggris Pertahankan Kebijakan yang Disusun Era Keir Starmer
Sebelum Burnham menjabat sebagai perdana menteri, Keir Starmer memimpin rapat bersama para menteri dan pejabat senior pada Jumat, 17 Juli 2026. Pertemuan tersebut membahas respons Inggris setelah dimulainya kembali operasi militer Amerika Serikat pada awal bulan.
Menurut sejumlah sumber yang mengetahui pembahasan tersebut, pemerintah memutuskan mempertahankan kebijakan yang telah berlaku. Sumber itu menyampaikan informasi dengan syarat identitas mereka tidak dipublikasikan karena membahas isu keamanan.
Dalam keputusan tersebut, pangkalan militer Diego Garcia di Samudra Hindia dan RAF Fairford di Gloucestershire tetap dapat digunakan oleh pesawat militer Amerika Serikat. Kedua fasilitas itu diperbolehkan mendukung misi yang berkaitan dengan ancaman rudal Iran dan lokasi yang disebut digunakan untuk menargetkan Selat Hormuz.
Burnham yang resmi menjabat sebagai perdana menteri pada Senin, 20 Juli 2026, kemudian menerima penjelasan mengenai hasil rapat tersebut. Setelah mendapat pengarahan, ia menyetujui kebijakan yang telah diputuskan oleh pemerintahan sebelumnya.
Dengan persetujuan itu, pangkalan militer Inggris diperkirakan masih akan digunakan dalam sejumlah operasi Amerika Serikat yang sedang berlangsung. Pemerintah Inggris memandang kebijakan tersebut sebagai bagian dari kerja sama pertahanan antara kedua negara.
Operasi Militer AS Berlanjut di Tengah Ketegangan dengan Iran
Keputusan pemerintah Inggris diambil ketika operasi militer Amerika Serikat terhadap Iran terus berlangsung. Saat kebijakan tersebut diumumkan, operasi militer Amerika telah memasuki hari ke-10 sejak dimulai kembali.
Komando Pusat Amerika Serikat menyatakan telah menyerang sejumlah sasaran militer Iran pada malam sebelumnya. Target yang disebut meliputi pusat komando militer, lokasi peluncuran, serta sistem pertahanan udara.
Peningkatan operasi militer itu membuat kawasan Timur Tengah kembali berada dalam perhatian dunia. Selat Hormuz juga menjadi salah satu wilayah strategis yang mendapat perhatian karena merupakan jalur penting perdagangan energi global.
Pemerintah Inggris menilai pengamanan jalur pelayaran di kawasan tersebut tetap menjadi kepentingan penting. Karena itu, dukungan terhadap operasi yang dikategorikan sebagai defensif dinilai masih sejalan dengan kebijakan keamanan yang diterapkan pemerintah.
Burnham Hadapi Tekanan Politik atas Penggunaan Pangkalan Militer
Keputusan mempertahankan kebijakan penggunaan pangkalan militer tidak lepas dari tantangan politik di dalam negeri. Sebelumnya, Keir Starmer menghadapi tekanan dari berbagai kelompok politik terkait dukungan terhadap operasi Amerika Serikat.
Sebagian kalangan dari sayap kiri Inggris mendesak pemerintah agar tidak mengizinkan pangkalan militer digunakan dalam operasi tersebut. Di sisi lain, Presiden Amerika Serikat Donald Trump disebut mendorong Inggris agar memperluas dukungannya terhadap operasi militer.
Kekhawatiran juga muncul setelah pernyataan Trump mengenai kemungkinan menyerang infrastruktur sipil Iran, termasuk jembatan dan pembangkit listrik. Sejumlah pejabat Inggris disebut mempertimbangkan implikasi hukum apabila fasilitas militer Inggris digunakan dalam operasi yang menimbulkan persoalan hukum internasional.
Burnham diperkirakan akan menghadapi kritik dari Partai Hijau dan Partai Liberal Demokrat. Kedua partai tersebut menentang penggunaan pangkalan Inggris karena menilai kebijakan itu berpotensi menyeret Inggris ke dalam dugaan pelanggaran hukum perang.
Perdebatan tersebut diperkirakan akan terus berkembang seiring berlanjutnya operasi militer di kawasan Timur Tengah. Pemerintah Inggris menghadapi tantangan untuk menjaga keseimbangan antara komitmen terhadap sekutu dan tekanan politik domestik.
“Baca Juga: HMD Kembangkan UI Baru yang Terinspirasi Lumia Tiles”
Burnham dan Trump Bahas Selat Hormuz dalam Percakapan Perdana
Setelah resmi menjabat sebagai perdana menteri, Andy Burnham melakukan pembicaraan melalui telepon dengan Presiden Donald Trump. Percakapan itu berlangsung pada Senin, 20 Juli 2026.
Menurut pernyataan dari kantor Perdana Menteri Inggris, Burnham menyampaikan komitmen pemerintah untuk membantu menjaga keamanan pelayaran di Selat Hormuz. Jalur laut tersebut memiliki peran penting bagi perdagangan internasional, khususnya distribusi energi.
Trump kemudian memberikan tanggapan positif mengenai pembicaraan tersebut melalui akun Truth Social miliknya. Ia menyebut diskusi berlangsung dengan baik dan mencakup berbagai isu strategis.
Dalam unggahannya, Trump mengatakan kedua pemimpin membahas minyak Laut Utara, perdagangan, aliansi militer, hingga pembersihan ranjau di Selat Hormuz. Ia juga menyebut masih banyak topik lain yang menjadi bahan pembicaraan.
Percakapan tersebut memperlihatkan hubungan komunikasi yang tetap terjalin antara Inggris dan Amerika Serikat di tengah meningkatnya ketegangan dengan Iran. Sementara itu, keputusan Burnham mempertahankan penggunaan pangkalan militer Inggris diperkirakan akan terus menjadi perhatian dalam perkembangan kebijakan luar negeri dan keamanan kedua negara.
Leave a Reply