NhatXu– Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia Jusuf Kalla menyoroti keberadaan Board of Peace yang dibentuk Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Ia menilai gagasan pembentukan organisasi tersebut pada awalnya memiliki tujuan yang baik. Namun menurutnya, praktik yang terjadi justru menimbulkan pertanyaan. JK mengatakan setiap upaya yang bertujuan menciptakan perdamaian dunia patut diapresiasi. Namun ia menilai komitmen tersebut harus dibuktikan melalui tindakan nyata. Ia menyampaikan pandangannya saat ditemui di kediamannya di Jalan Brawijaya Raya, Jakarta Selatan, Sabtu 7 Maret 2026. Menurut JK, keberadaan organisasi yang bertujuan menjaga perdamaian seharusnya diikuti konsistensi kebijakan luar negeri. Ia menilai situasi terbaru menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara tujuan dan praktik yang terjadi di lapangan.
“Baca Juga: Negara Teluk Desak Iran Hormati Hukum Internasional”
JK Kritik Serangan AS dan Israel ke Iran
Jusuf Kalla menilai situasi konflik terbaru di Timur Tengah memperlihatkan kontradiksi dengan tujuan pembentukan Board of Peace. Ia menyinggung serangan yang dilakukan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran. Menurutnya, tindakan militer tersebut bertolak belakang dengan semangat menciptakan perdamaian global. JK mengatakan tidak tepat jika sebuah organisasi dibentuk untuk perdamaian tetapi dalam waktu singkat terjadi serangan terhadap negara lain. Ia menilai hal ini menjadi pertanyaan penting mengenai keseriusan misi organisasi tersebut. “Jangan kita baru bikin BoP, tapi baru satu minggu sudah menyerang, berperang dengan negara lain,” kata JK. Pernyataan tersebut menunjukkan kekhawatiran JK terhadap arah kebijakan yang dijalankan setelah pembentukan organisasi tersebut. Ia menilai praktik tersebut justru menimbulkan kesan bertentangan dengan tujuan awal pembentukan Board of Peace.
JK Nilai Board of Peace Perlu Dievaluasi
Melihat perkembangan yang terjadi, JK menilai keberadaan Board of Peace perlu dievaluasi. Ia mengatakan organisasi tersebut harus memastikan misinya benar-benar dijalankan sesuai tujuan awal. Menurutnya, jika organisasi tersebut gagal menjalankan mandat perdamaian maka perlu dilakukan koreksi. JK menilai evaluasi penting untuk memastikan organisasi tidak hanya menjadi simbol tanpa tindakan nyata. Ia menegaskan bahwa misi perdamaian harus dijalankan secara konsisten oleh seluruh pihak yang terlibat. “Jadi kita penting apabila menjalankan misinya sesuai dengan awalnya. Tapi kenyataannya tidak, kan? Jadi memang perlu koreksi tentang BoP itu,” ujarnya. Ia menilai organisasi internasional harus mampu menunjukkan hasil nyata dalam menciptakan stabilitas global. Tanpa komitmen yang jelas, organisasi tersebut berpotensi kehilangan kepercayaan dari negara-negara anggotanya.
Indonesia Diminta Tidak Terburu-buru Keluar dari BoP
Ketika ditanya mengenai kemungkinan Indonesia keluar dari Board of Peace, JK menyarankan agar pemerintah tidak terburu-buru mengambil keputusan. Ia menilai Indonesia masih perlu melihat perkembangan organisasi tersebut dalam beberapa bulan ke depan. Menurut JK, langkah keluar dari organisasi internasional harus dipertimbangkan secara matang. Ia mengatakan keputusan tersebut sebaiknya didasarkan pada hasil nyata dari upaya organisasi tersebut dalam menciptakan perdamaian. Jika organisasi tersebut mampu menjalankan misinya dengan baik, maka Indonesia dapat tetap memberikan dukungan. JK menilai penting bagi Indonesia untuk tetap memantau perkembangan kebijakan yang diambil oleh organisasi tersebut. Dengan cara itu, pemerintah dapat menilai apakah keanggotaan Indonesia masih relevan dengan kepentingan diplomasi nasional.
“Baca Juga: Sekuel Stellar Blade Dikembangkan Shift Up Mandiri”
Perdamaian Palestina Jadi Ujian Bagi Board of Peace
Jusuf Kalla menilai isu Palestina dapat menjadi ujian penting bagi keberhasilan Board of Peace. Ia mengatakan organisasi tersebut harus mampu menunjukkan peran nyata dalam mendorong terciptanya perdamaian di wilayah tersebut. Menurut JK, pengakuan terhadap negara Palestina menjadi langkah penting dalam upaya penyelesaian konflik. Jika Board of Peace mampu mendorong solusi yang adil bagi Palestina, maka organisasi tersebut layak mendapat dukungan. Namun ia juga menegaskan bahwa Indonesia tidak perlu tetap berada dalam organisasi tersebut jika tidak ada hasil nyata. JK mengatakan bahwa dukungan terhadap satu pihak tanpa memperhatikan keadilan bagi Palestina akan merusak tujuan perdamaian. Ia menilai keberhasilan menciptakan solusi bagi Palestina akan menjadi indikator utama efektivitas organisasi tersebut. Jika tidak ada kemajuan dalam isu tersebut, menurut JK, Indonesia perlu mempertimbangkan kembali keanggotaannya di Board of Peace.
Leave a Reply